Anggota Komisi VI DPR RI Tomny Kurniawan saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan sejumlah perusahaan BUMN di Gedung Perum Peruri, Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020). Foto : Foto : Fitri/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Tomny Kurniawan mendapati informasi, saat ini persoalan bahan baku masih menjadi persoalan utama yang dihadapi PT Pindad (Persero) sebagai industri pertahanan nasional. Pada sejumlah proyeknya, seperti yang berasal dari Kementerian Pertahanan, bahan baku yang saat ini masih tidak tersedia di Indonesia dirasa menjadi ganjalan bagi Pindad.

“Salah satu contohnya adalah mau bikin kendaraan anti peluru, nah itu tidak ada baja yang anti peluru di Indonesia. Kemudian selongsong peluru juga tidak ada di Indonesia,” kata Tommy usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan sejumlah perusahaan BUMN di Gedung Perum Peruri, Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020).

Saat ini, diketahui sebanyak 70 persen komponen bahan baku yang dibutuhkan industri pertahanan dalam membuat produk-produknya masih berasal dari luar negeri. Dalam hal ini, Tommy menekankan bahwa Pemerintah harus bisa memikirkan upaya-upaya yang memberi dukungan penuh dan keberpihakan terhadap industri pertahanan nasional seperti Pindad agar bisa mendukung produksi dalam negeri secara maksimal.

“Kalau saat ini 70 persen bahannya dapat dari luar negeri. Mudah-mudahan dengan adanya dorongan (dari Komisi VI DPR RI) ini, bisa berubah, komponen luar negerinya bisa 30 persen, komponen dalam negerinya bisa 70 persen,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V itu.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengembangan kapabilitas industri pertahanan nasional dan daya saing industri pertahanan dalam negeri, Tommy menyampaikan agar Pindad untuk fokus terhadap core business yang saat ini dilakukan. Ia menambahkan fokus terhadap berbagai perencanaan dan ekosistem industri, sehingga nantinya Pindad bisa mendapatkan supporting bahan baku dan itu dalam negeri.

“Dikatakan sama dirutnya, kalau selongsong peluru itu bahannya bisa kita produksi dalam negeri, margin-nya itu bisa sampai 30 sampai 35 persen. Tapi karena dari luar negeri, karena harga belinya lebih mahal sedikit, margin-nya hanya tinggal 10 persen. Nah bagaimana kita bisa menciptakan industri itu, mari sama-sama kita bantu dan kita diskusikan,” tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (srw/sf)